Watak Dinasti Berujung Korupsi, di Ahir Massa Jabatan Kepala Daerah

Detik81.com] Kabupaten Mesuji seharusnya hati hati dimasa ahirnya Jabatan Bupati dan Wakil Bupati, karena pergeseran suatu jabatan akan mengacam terkurasnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak tepat sasaran

Dan Bisa jadi Kasus jual beli jabatan yang melibatkan menguatkan watak dinasti politik yang kerap berujung pada korupsi di ahirnya jabatan

Untuk mencegah Seharusnya Sebagai sebuah upaya yang sepatutnya dilakukan secara serius kondisi keadaan berubahnya disposisi setiap pemeran pengganti dalam suatu birokrasi di Pemerintahan.

Sedangkan kerja penindakan korupsi adalah kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Kendati demikian, pelabelan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, tidak membuat pemerintah berupaya memberantas korupsi secara lebih serius, dan Kabupaten Mesuji sudah memiliki sejarah di Tahun 2019

Pengawasan oleh publik dalam proses penanganan kasus korupsi, menjadi hal penting dalam negara hukum demokratis.

Hal ini dilakukan salah satunya dengan mengawasi kinerja penegak hukum, demi memastikan proses hukum berjalan secara adil dan obyektif,

Serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum.

Selain itu, pemantauan ini juga bertujuan untuk menilai kinerja aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK, dalam menangani kasus korupsi.

Hasil dari pemantauan ini diharapkan dapat digunakan para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun Daerah, untuk meningkatkan kualitas kinerja dan merumuskan agenda pemberantasan korupsi yang lebih optimal di Wilayah Kabupaten Mesuji

” Menurut ICW, banyaknya modus penyalahgunaan APBD dalam kasus yang melibatkan kepala daerah diduga terkait kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Selain penyalahgunaan APBD, korupsi terkait perizinan menjadi terbanyak kedua. itu terjadi di tahun tahun politik

Sementara, modus korupsi yang dilakukan kepala daerah beragam. Paling banyak adalah suap-menyuap. Ada 11 kasus korupsi bermodus suap-menyuap.hal.antikorupsi.org